Ribuan Nelayan di Tegal Demo Tolak Pungutan PNBP dan Denda Administrasi 1.000 Persen

HARIAN MASSA - Ribuan nelayan kembali menggelar aksi unjuk rasa. Kali ini, aksi unjuk rasa difokuskan di Pantura Tegal, Jawa Tengah. 

Mereka menolak tingginya pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Massa meminta pemerintah daerah melalui KKP segera menurunkan tarif PNBP pasca produksi untuk keberlangsungan hidup nelayan. 

Baca juga: Daud Beureueh, dari Pejuang Kemerdekaan hingga Pemberontak

Dalam aksinya ini, massa membagi tiga titik konsentrasi, yakni Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kantor Pejabat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tegal. 

Terakhirnya, mereka menggeruduk kantor DPRD Kota Tegal. 

Ketua HNSI Jateng, Riswanto mengatakan, nelayan meminta agar pungutan PNBP dari 10 persen menjadi 5 persen saja. 

Baca juga: Demo Nelayan di Rembang Lumpuhkan Jalur Pantura, Ini Tuntutan Mereka

"Kami juga meminta pemerintah membebaskan biaya administrasi 1.000 persen," katanya, disela unjuk rasa, Kamis (12/1/2023). 

Dalam aksinya, ribuan nelayan melakukan longmarch dengan jalan kaki dari Pelabuhan Jongor Tegalsari menuju Jalan Lingkar Utara, Kota Tegal. Akibatnya, jalan tertutup oleh ribuan nelayan. 

"Aksi ini merupakan keluhan nelayan atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat yang dinilai sangat memberatkan," paparnya. 

Baca juga: Sadis! 2 Pelaku Begal Bersenjata Celurit Tewas Diamuk Warga Bekasi, Motor Ludes Dibakar

Dijelaskan dia, pemerintah pusat membebankan para nelayan dengan PNPB terhadap hasil tangkapan sebelum dilelang. 

"Itu merupakan bruto atau lelang kotor. Setelah itu, nelayan masih harus dibebankan pajak, seperti retribusi tamat labuh," jelasnya.