Rakyat Papua Hidup Miskin, Dana Otsus Lebih Dari Rp1.000 Triliun Dikorupsi

HARIAN MASSA - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, bahwa korupsi yang diduga melibatkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, murni penegakan hukum. 

Sejak otsus dimulai tahun 2001, sudah lebih dari Rp1.000 triliun dana dari pusat yang digelontorkan untuk Papua, dan di era Lukas Enembe, sudah mencapai Rp500 triliun. 

"Saya sampaikan sekali lagi, bahwa korupsi yang diduga melibatkan Gubernur Lukas Enembe adalah murni penegakan hukum," katanya, seperti dikutip dari Instagram @Mohmahfudmd, Sabtu (24/9/2022). 

Baca juga: Ruas Tol Pondok Aren-Serpong Banjir, Jalan Tidak Bisa Dilalui Kendaraan

Dijelaskan dia, dana otsus yang telah digelontorkan pemerintah pusat, untuk pembangunan di Papua. 

"Sejak otsus dimulai tahun 2001, sudah lebih dari Rp1.000 triliun dana dari pusat untuk Papua, dan di era Lukas sudah mencapai Rp500 triliun lebih," sambungnya.

Menurut Mahfud, total anggaran Rp1.000 triliun itu, dikucurkan sejak otsus dimulai, pada 2001. 

Baca juga: Tok! Bupati Bogor Ade Yasin Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp100 Juta

"Kenapa Rp1000 triliun lebih? Karena itu terdiri atas empat sumber dana: dana otsus, dana belanja K/L, dana transfer keuangan dana desa (TKDD), dan PAD," beber Mahfud MD. 

Dari total Rp1.000 triliun itu, sebagian besar telah dikorupsi. Sehingga, berdampak pada pembangunan di Papua yang tidak terlihat hingga saat ini. 

Baca juga: Tidak Pernah Unggah Foto Bersama, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika Ternyata Gugat Cerai Dedi

"Jadi total dana dari pemerintah pusat untuk Papua sejak tahun 2001 (saat otsus dimulai) sudah lebih dari Rp1.000 triliun yang karena sebagian dikorupsi, sehingga tidak memberi efek signifikan," jelasnya.

Akibat dari dikorupsinya dana otsus itu, pembangunan di Papua tidak pernah kelihatan dan rakyat Papua tetap hidup dalam kemiskinan.