Perjuangan Mencari Keadilan Korban Penghilangan Paksa 1998 Tidak Boleh Berhenti!

"Pemerintah tidak berpihak pada kepara korban, tapi justru memberikan kursi jabatan kepada para pihak yang diduga kuat sebagai otak dan pelaku lapangan operasi penculikan," sambung Dandik lagi. 

Bahkan, Presiden Jokowi pun enggan membentuk Pengadilan HAM ad hoc atas kasus penghilangan paksa aktivis demokrasi tahun 1998. 

Baca juga: Mengungkap Penyamaran Soeharto, Pertemuan Rahasia dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Menurutnya, yang tersisa dari perjuangan mencari keadilan bagi korban penghilangan paksa tahun 1998 adalah semangat mengingatkan kepada publik, bahwa kasus tersebut penting dan harus diusut tuntas.   

"Yang masih tersisa, ya semangat kami untuk terus mengingatkan publik, bahwa kasus ini sangat penting untuk diusut tuntas. Dibawa ke Pengadilan HAM supaya semuanya terang benderang," paparnya. 

Keberadaan korban yang hilang, menurutnya harus ditemukan, hidup atau mati. Begitupun dengan pelakunya, harus diberi hukuman tegas. 

Baca juga: Film Janur Kuning Propaganda Orde Baru Tonjolkan Peran Soeharto Hapus Klaim Sultan

"Keberadaan korban yang masih hilang harus segera ditemukn, masih hidup atau sudah mati. Para pelaku yang terlibat operasi penghilangan paksa harus dihukum, supaya tidak pernah terulang lagi," jelasnya. 

Persoalan menegakkan hukum dan HAM, merupakan persoalan politik. Sehingga, bergantung pada kekuasaan politik yang tengah berkuasa. 

"Dalam sejarah perubahan sosial-politik, anak-anak muda selalu jadi motor penggeraknya. Semoga generasi sekarang dan kedepan dapat mempengaruhi jalannya kekuasaan politik ke arah lebih baik," tukasnya.