• Selasa, 25 Januari 2022

Dugaan Proyek Mangkrak di Tangsel, LAKP Tuding DBPR Sembrono Bangun Diatas Tanah Milik Warga

- Jumat, 3 Desember 2021 | 15:08 WIB
Dugaan proyek mangkrak di Tangsel. (Foto: Tangkapan layar video viral.)
Dugaan proyek mangkrak di Tangsel. (Foto: Tangkapan layar video viral.)

HARIAN MASSA - Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) menuding Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) Tangerang Selatan (Tangsel) sembrono alias kurang hati-hati dalam proyek pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT), di Ciater, Serpong. Pasalnya, pembangunan itu saat ini dinilai masuk kategori dugaan proyek mangkrak di Tangsel.

Menurut LAKP, dugaan proyek mangkrak di Tangsel itu berawal dari perencanaan tidak prudent (bijaksana) dalam menerapkan prinsip good governance sesuai kaidah azas pemerintahan yang baik.

Dugaan proyek mangkrak di Tangsel itu disebut tidak sesuai UU No 25 tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga: Suntik Vaksin Astrazeneca, Warga Malang Alami Pusing hingga Kebutaan

Kooordinator LAKP, Adnan menjelaskan, dalam aturan tersebut dimaksudkan mewajibkan Pemda untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah di susun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

“Proyek Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) ini di buat secara sembrono tanpa perencanaan yang matang, sehingga pelaksanaannya di lapangan banyak menabrak aturan-aturan hukum dan perundang-undangan serta hanya berorientasi mengejar profit,” terang Adnan, Jum’at 3 Desember 2021.

“Atau memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi bagi pihak yang terlibat dalam hal ini Dinas Pembangunan dan Penataan Ruang Tangsel, dan pelaksana proyek sehingga hasilnya uang rakyat sebesar Rp 38 milyar jadi menguap sia-sia tanpa di nikmati oleh warga Tangsel,” ujarnya.

Baca Juga: Dugaan Proyek Mangkrak di Tangsel Dilaporkan ke KPK

Adnan menjelaskan, kesemberonoan atau ketidak hati-hatian itu antara lain proyek pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) tersebut berdiri diatas tanah milik warga seluas 2000 meter persegi.

“Bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli, Akte Jual Beli (AJB) asli dan peta bidang digital yang sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga menimbulkan persoalan hukum yang mengakibatkan proyek menjadi mangkrak dan menimbulkan kerugian negara sia-sia sebesar Rp 38 milyar,”pungkasnya.

Halaman:

Editor: Don Oslo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bentrok Antar Dua Kelompok di Sorong Tewaskan 18 Jiwa

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:44 WIB

Patung Jokowi Berhelm Emas, Kejutan untuk Mandalika?

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:17 WIB
X