Perkumpulan Indonesia Muda Sebut Pemerintah Gagal Jalankan Amanat Reformasi 1998

HARIAN MASSA - Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) menilai pemerintah gagal membawa amanat reformasi tahun 1998. 

Ketua PIM Jakarta, Febrianto mengatakan, tuntutan mahasiswa pada reformasi 1998 saat itu bukan hanya turunkan Soeharto.  

"Praktik KKN menjadi PR pemerintahan baru yang harus diwujudkan," katanya, kepada Harian Massa, Selasa (16/5/2023).   

Baca juga: Ita Martadinata Haryono, Saksi Kunci Korban Pemerkosaan Massal Mei 1998

Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar Dwi Fungsi ABRI dicabut, serta turunkan harga-harga kebutuhan pokok.

"Namun selama pemerintah berjalan usai tumbangnya rezim Orba, tuntutan itu seperti hilang tertiup angin," sambungnya. 

Bahkan, kasus pelanggaran HAM penculikan aktivis mahasiswa, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi, dan korban kerusuhan Mei 1998, hingga kini tak jelas pelakunya dan belum pernah disidangkan. 

"KKN yang menjadi amanat reformasi kepada pemerintahan saat ini juga jauh panggang dari api," sambungnya. 

Baca juga: Habib Bahar bin Smith Ditembak OTK, Polisi: Ada Luka Tembak di Sekitar Perut

Menurut Transparency Internasional menunjukkan, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia, sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022.

"Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya," jelasnya.

Yang mengenaskannya lagi, tuntutan agar TNI tidak berpolitik sejak 25 tahun lalu, makin kesini juga seperti mundur.

"Terbukti dengan munculnya revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI," sambungnya. 

Dalam revisi UU tersebut, prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan sipil lebih banyak di kementerian atau lembaga.