Riwayat Yogyakarta, dari Perjanjian Giyanti sampai Menjadi Daerah Istimewa

HARIAN MASSA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) awal mulanya berdiri dari sebuah perjanjian oleh Negara Belanda.

Perjanjian tersebut bernama perjanjian Giyanti yang ditandatangani oleh Asosiasi Belanda, pada 13 Februari 1755, di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hertin atas nama Gubernur Jacob Mossel.

Dikutip dari laman jogjakota.go.id, perjanjian Giyanti berisi Negara Mataram dibagi dua, yaitu setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, dan setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi.

Baca juga: Ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX Pakai Kas Keraton Bayar Gaji Presiden

Dalam perjanjian itu pula Pangeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan HamengKubuwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojon, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede, dan tambahan daerah asing.

Kemudian, Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu , Wonosari, dan Grobogan.

Pangeran Mangkubumi yang diberi gelar Sultan Hamenkubuwono I menyebut wilayah Mataram di bawah kekuasaannya Ngayogakarta Hadiningrat, dan ibu kotanya adalah Ngayogakarta (Yogyakarta).

Baca juga: Foto Tahun 1917 Ini Bukti Tradisi Makan Anjing Tidak Pernah Punah di Tanah Batak