• Kamis, 30 Juni 2022

Khawatir Moratorium PKPU Abaikan Hak Konsumen, Rolas Sitinjak Minta Negara Hadir Melindungi

- Selasa, 14 September 2021 | 18:59 WIB
Ketua Komisi III/Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak. (Foto: istimewa)
Ketua Komisi III/Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak. (Foto: istimewa)

 

HARIAN MASSA – Ketua Komisi III/Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak yang membidangi advokasi khawatir atas desakan sebagian pengusaha dalam adanya moratorium (penundaan) untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan kepada pemerintah agar menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Menurutnya, moratorium PKPU tersebut dapat memunculkan potensi pengabaian hak konsumen yang bisa memicu ledakan aduan kepada BPKN.

Dia memprediksi apabila moratorium PKPU dan kepailitan itu terlaksana dapat membuat potensi aduan ledakan perlindungan konsumen yang merasa terabaikan atau dirugikan kepada BPKN.

Padahal, lanjutnya, selama tiga tahun terakhir, aduan perlindungan konsumen kepada BPKN saja sudah lebih menerima 6.000 aduan konsumen.

Baca juga: Lewat Album Live In North America, Suffocation Akan Kenang Kebersamaan dengan Frank Mullen

"Prinsip atau legal standing BPKN menilai rencana adanya Perppu Moratorium PKPU tersebut adalah agar pemerintah memastikan negara hadir dan memastikan konsumen mendapatkan haknya. Jangan sampai malah hak konsumen terganggu," ungkap peraih gelar Doktor Hukum dari Universitas Trisakti Jakarta ini, Selasa (14/9/2021).

Rolas beranggapan, dampak moratorium PKPU dan kepailitan bisa saja berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen. Dia mencontohkan, seseorang yang membeli rumah, namun kemudian selama bertahun-tahun malah tak dibangun, maka konsumen tersebut bakal kesulitan mendapatkan keadilan atas haknya.

"Salah satu hak konsumen itu mendapatkan kepastian hukum seperti mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa. Karena itu negara melalui pemerintah harus hadir memastikan hak konsumen termasuk kepastian hukum ini," sebutnya.

Selain itu, dia beranggapan, moratorium PKPU ini dapat dengan mudah dimanfaatkan oknum perusahaan yang berniat tak baik. Dia menegaskan, kekhawatiran perusahaan sebagai debitur yang gampang di-PKPU-kan tak berasalan. Alasannya, ada opsi perdamaian dan tidak semua pengajuan PKPU dan kepailitan diterima oleh Pengadilan Niaga.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Download Aplikasi KAWAN Dijamin Beri Kemudahan

Selasa, 22 Februari 2022 | 16:34 WIB

Hati-Hati Modus Scam Robot Trading yang Meresahkan

Rabu, 16 Februari 2022 | 19:36 WIB
X